Para Perempuan Melawan, Jaga Alam dari Industri Perusak

Diterbitkan pada akhir September, buku ini menjadi manifestasi nyata dari ketangguhan perempuan yang selama ini luput dari narasi utama pembangunan. Di balik megahnya proyek energi dan pertambangan, terdapat suara-suara perempuan yang menggaung dari dapur, kebun, hingga bantaran sungai, menolak penggusuran dan kerusakan ekosistem yang mengancam keberlangsungan hidup keluarga dan komunitas mereka. Dokumentasi yang disusun oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) ini mencakup narasi perlawanan di berbagai titik konflik agraria, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Halmahera.

Realitas di Lapangan: Benteng Terakhir Kehidupan

Perlawanan perempuan terhadap ekstraktivisme seringkali dipandang sebagai tindakan sporadis. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa gerakan ini memiliki akar yang kuat dan terorganisir dengan rapi. Salah satu kisah yang menonjol datang dari Desa Ladja, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mama Eros Fengi, seorang aktivis lokal, memimpin upaya penolakan terhadap dampak lingkungan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Mataloko.

Keberadaan PLTP tersebut telah mengubah bentang alam dan memengaruhi debit serta kualitas air di Sungai Tiwu Bala, yang menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat desa. Bagi Mama Eros dan kelompok perempuan di Ladja, air bukan sekadar komoditas, melainkan elemen esensial bagi pertanian dan kebutuhan domestik. Melalui forum-forum rutin di balai desa, mereka mengorganisir diri, membangun jaringan dengan pihak gereja, dan melakukan demonstrasi untuk menuntut tanggung jawab negara dan pengembang.

Kondisi serupa terjadi di Desa Sumber Sari, Kalimantan Timur. Sejak tahun 2013, warga setempat telah secara konsisten menolak kehadiran pertambangan batubara. Iberna Kristin, salah satu tokoh perlawanan di wilayah tersebut, menegaskan bahwa ketakutan akan kehilangan tanah leluhur dan sumber air jauh lebih besar daripada ketakutan akan intimidasi dari korporasi maupun aparat. Di Sumber Sari, perempuan tidak hanya menjadi simbol protes, melainkan juga garda depan dalam pengawasan lapangan. Mereka menjadi pihak pertama yang memantau mobilisasi alat berat seperti ekskavator dan truk operasional tambang, kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada warga lainnya sebagai bagian dari strategi pertahanan komunitas.

Perspektif Ekologi Politik Feminis: Beban Berlapis

Dosen Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, Hariati Sinaga, menjelaskan bahwa fenomena ini harus dilihat melalui kacamata ekologi politik feminis. Perspektif ini mengkaji bagaimana relasi kuasa antara perempuan dengan negara dan korporasi seringkali timpang, terutama dalam perebutan sumber daya alam.

Menurut Hariati, perempuan menghadapi tantangan berlapis (layered resistance). Sebelum berhadapan dengan entitas besar seperti perusahaan atau pemerintah, mereka seringkali harus bernegosiasi dengan relasi kuasa internal di dalam rumah tangga atau komunitas adat, seperti suami, saudara laki-laki, atau tetua adat yang mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai pembangunan.

Lebih lanjut, pengetahuan ekologis yang dimiliki perempuan bukan sekadar hasil dari intuisi, melainkan akumulasi dari pengalaman hidup yang bersentuhan langsung dengan alam. Karena pembagian peran sosial yang cenderung menempatkan perempuan pada urusan domestik dan pengelolaan pangan, mereka memiliki keterikatan yang lebih intens dengan hutan, kebun, dan sumber air. Ketika lingkungan rusak, perempuan adalah pihak pertama yang merasakan dampak langsung terhadap kesehatan dan ketahanan pangan keluarga. Pengetahuan yang "menubuh" ini menjadi modal utama dalam gerakan perlawanan mereka.

Dampak Industri Ekstraktif terhadap Ketahanan Pangan

Industri ekstraktif, baik itu pertambangan batubara, nikel, atau proyek panas bumi, seringkali mengedepankan narasi "transisi energi" atau "pembangunan nasional". Namun, JATAM mencatat bahwa dampak yang ditimbulkan seringkali bersifat permanen dan merusak. Kerusakan bukan hanya terbatas pada lubang tambang yang ditinggalkan, tetapi juga mencakup:

1. Kontaminasi Sumber Air: Penurunan kualitas air bersih akibat limbah operasional tambang yang merusak ekosistem sungai dan air tanah.
2. Degradasi Lahan Pertanian: Pengalihan fungsi lahan hutan dan pertanian menjadi kawasan industri yang mengurangi akses masyarakat terhadap pangan mandiri.
3. Gangguan Kesehatan Masyarakat: Meningkatnya polusi udara dan debu yang berdampak pada penyakit pernapasan, serta potensi terpapar logam berat.
4. Perubahan Cara Hidup: Pergeseran sistem ekonomi dari berbasis agraris yang berkelanjutan menjadi buruh di sektor ekstraktif yang tidak stabil.

Melky Nahar, Koordinator Nasional JATAM, menekankan bahwa perempuan adalah benteng terakhir dalam upaya penyelamatan ruang hidup. Tanpa peran perempuan, banyak komunitas mungkin telah menyerah pada ekspansi industri yang menjanjikan keuntungan jangka pendek namun menghancurkan masa depan generasi mendatang.

Analisis Strategis: Dilema Otoritas dan Pengambilan Keputusan

Salah satu temuan paling krusial dalam buku ini adalah paradoks posisi perempuan. Meskipun mereka memikul beban tanggung jawab terbesar dalam mengelola lingkungan, mereka seringkali tidak memiliki akses yang setara dalam pengambilan keputusan formal.

Di banyak wilayah konflik, forum-forum resmi seperti musyawarah desa atau rapat AMDAL seringkali didominasi oleh laki-laki. Hal ini memaksa perempuan untuk mengembangkan strategi perlawanan di "ruang-ruang tersembunyi" (hidden transcripts). Ketika suara mereka tidak diakomodasi dalam forum formal, mereka bergerak melalui jalur-jalur informal—pertemuan rutin di dapur, diskusi di kebun, atau pengorganisasian solidaritas di tingkat komunitas.

Kondisi ini menciptakan dilema. Semakin masif perlawanan yang dilakukan, semakin besar tanggung jawab yang dipikul perempuan, namun otoritas mereka dalam pengambilan keputusan seringkali tidak bertambah secara proporsional. Hariati Sinaga menegaskan bahwa penting untuk mengakui pengalaman perempuan bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi utama dalam memahami politik lingkungan dan aktivisme akar rumput di Indonesia.

Kronologi dan Latar Belakang Perlawanan

Perlawanan perempuan di Indonesia memiliki rekam jejak panjang yang seringkali tidak tercatat secara formal dalam laporan media arus utama. Berikut adalah rangkuman dari beberapa eskalasi perlawanan:

• 2013: Awal mula penolakan pertambangan batubara di Desa Sumber Sari, Kalimantan Timur. Warga, yang dipimpin oleh kelompok perempuan, menolak masuknya izin tambang di wilayah lereng Bukit Biru.
• 2020-2023: Peningkatan eskalasi konflik di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara seiring dengan masifnya proyek hilirisasi nikel, yang berdampak pada degradasi lingkungan di Wawonii dan Sagea, Halmahera.
• 2025 (Juni): Dokumentasi lapangan mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas PLTP di Mataloko, NTT, memicu perlawanan terorganisir oleh forum perempuan di Desa Ladja.
• 2026 (September): Peluncuran buku Tanah Ini Tubuh Kami, yang merangkum berbagai studi kasus perlawanan perempuan dari seluruh pelosok Nusantara sebagai upaya advokasi nasional.

Implikasi Masa Depan

Buku ini menjadi pengingat keras bagi pembuat kebijakan bahwa transisi energi tidak boleh dilakukan di atas penderitaan masyarakat lokal, khususnya perempuan. Jika transisi energi hanya berfokus pada penggantian sumber daya tanpa memperbaiki cara pandang terhadap pengelolaan sumber daya alam, maka pola ekstraktivisme yang sama akan terus berulang.

Implikasi dari gerakan perempuan ini sangat luas. Jika pemerintah terus mengabaikan suara-suara dari garis depan, risiko konflik sosial akan terus meningkat. Selain itu, hilangnya ingatan ekologis yang dibangun oleh perempuan di wilayah-wilayah seperti Sagea atau Wawonii akan menjadi kerugian besar bagi upaya mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas.

Para pejuang perempuan ini tidak hanya sedang melawan perusahaan tambang; mereka sedang berjuang untuk mempertahankan identitas, ingatan, dan masa depan anak cucu mereka. Keberhasilan mereka dalam mempertahankan ruang hidup menjadi parameter utama bagi keberhasilan pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Tanpa partisipasi bermakna dari perempuan yang bersentuhan langsung dengan tanah dan air, setiap kebijakan pembangunan akan selalu menyimpan potensi ketidakadilan yang mendalam.

Sebagai penutup, Tanah Ini Tubuh Kami bukan sekadar catatan tentang kekalahan atau kemenangan, melainkan sebuah seruan untuk mengubah paradigma pembangunan di Indonesia. Ini adalah pengakuan bahwa tubuh perempuan seringkali menjadi garis depan dalam benturan kepentingan antara kerakusan industri dan keberlangsungan kehidupan di muka bumi.